Aceh Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menyoroti dugaan adanya perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah tersebut yang membayar upah pekerja di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK). DPRK meminta pemerintah daerah segera melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRK Aceh Barat, Ramli, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan. Laporan tersebut mencakup pekerja tetap maupun tenaga kerja yang direkrut melalui perusahaan penyedia jasa (vendor).
“Kami menerima laporan bahwa masih ada pekerja di PKS yang menerima upah di bawah UMK. Ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan harus segera ditindaklanjuti,” ujar Ramli dalam rapat paripurna DPRK, Selasa (14/7/2026).
Selain persoalan upah, DPRK juga menyoroti minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional sejumlah perusahaan PKS. Menurut Ramli, perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat diharapkan memberikan prioritas kepada masyarakat setempat dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, DPRK berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah PKS di Aceh Barat. Langkah ini bertujuan memverifikasi laporan masyarakat sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
DPRK juga meminta Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan.
“Jika hasil peninjauan menemukan adanya pelanggaran, kami akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ramli.
DPRK Aceh Barat menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut guna memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Reporter: Muhammad Abdan
Editor: Sawfa Tuahdiara
